Prabowo Memberi Arahan untuk Penanganan Bencana di Sumatra
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto↗ mengeluarkan arahan tegas dan mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk meninjau dan menanggulangi bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra↗ — khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
📌 Latar Belakang
Musibah alam berupa hujan deras yang memicu banjir bandang dan tanah longsor telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, akses terputus, serta ribuan warga terpaksa mengungsi. Korban terdampak tersebar di beberapa kabupaten, termasuk wilayah terpencil di Tapanuli.
Antara News
✅ Arahan & Tindakan Pemerintah
Presiden Prabowo memerintahkan agar semua sumber daya nasional — termasuk kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah — dikerahkan untuk tanggap darurat.
Bantuan logistik dan evakuasi diarahkan dilakukan melalui jalur udara dan darat. Pada Jumat (28/11/2025), pemerintah memberangkatkan tiga pesawat Hercules C-130 dan satu pesawat A-400 dari Jakarta untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak.
Selain itu, perintah peninjauan langsung ke lokasi bencana dilakukan: pada Senin (1/12/2025), Presiden berangkat ke Sumatera Utara untuk melihat kondisi lapangan, mengecek posko pengungsian, dan memastikan bantuan serta pemulihan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah juga berkomitmen memperbaiki akses wilayah terisolasi akibat kerusakan jalan, jembatan, serta memulihkan layanan dasar seperti energi, telekomunikasi, dan kesehatan.
🗣 Pernyataan Presiden
Menurut Sekretaris Kabinet, instruksi Presiden adalah supaya respons bencana dilakukan dengan cara yang cepat, tepat, dan terkoordinasi agar beban bagi masyarakat terdampak bisa diperingan.
Presiden juga menyatakan bahwa sejak awal pemerintah telah bereaksi — mengirim bantuan serta melakukan pemantauan — meskipun kondisi di lapangan sulit akibat akses putus dan kondisi cuaca buruk.
🎯 Tujuan Arahan
Menjamin bantuan sampai ke masyarakat terdampak sesegera mungkin
Memulihkan infrastruktur vital agar akses dasar masyarakat kembali aman
Memastikan bahwa negara hadir dalam kondisi darurat — membantu warga, memberikan pengungsian, evakuasi, dan logistik
Mencegah krisis lebih lanjut, seperti kekurangan bahan pokok, layanan kesehatan, serta menjamin koordinasi antarlembaga pemerintahan secara optimal
